» » » Info Pengumuman Penerimaan Calon Taruna/I Sekolah Kedinasan Poltekip Dan Poltekim

Info Pengumuman Penerimaan Calon Taruna/I Sekolah Kedinasan Poltekip Dan Poltekim

Info Pengumuman Penerimaan Calon Taruna/i Sekolah Kedinasan Poltekip dan Poltekim  
Selamat hadir di Agus Blog. Blog pendidikan daerah menyebarkan dan belajar.
Pada peluang kali ini Agus Blog akan menshare gosip terkena pengumuman penerimaan calon Calon Taruna/i Sekolah Kedinasan Poltekip dan Poltekim Tahun 2018. Lulusan dari sekolah dinas ini diproyeksikan menjadi PNS/ASN.


Bagi adik-adik lulusan Sekolah Menengan Atas yang ingin melanjutkan ke sekolah tinggi, Poltekip dan Poltekim ini bisa menjadi salah satu pilihan. Berikut gosip selengkapnya :

 Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/226/M.SM .01.00/2018 wacana Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dari Taruna/Taruni Poltekip/Poltekim Tahun Anggaran 2018, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA mengundang putra dan putri terbaik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Sederajat dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Polimetode llmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Polimetode lmigrasi (POLTEKIM) dengan ketentuan sebagai diberikut:

i Sekolah Kedinasan Poltekip dan Poltekim Info Pengumuman Penerimaan Calon Taruna/i Sekolah Kedinasan Poltekip dan Poltekim


A. PERSYARATAN
  1. Warga Negara Republik lndonesia.
  2. Pria/Wanita.
  3. Pendidikan SLTA sederajat dengan nilai rata-rata yang terdapat dalam ijasah sekurangkurangnya 7,0 (skala evaluasi 1-10) / 70.00 (skala evaluasi 10-100) / 2,85 (skala evaluasi 1-4) / B (skala evaluasi 1-4 dengan huruf) dan nilai Bahasa lnggris pada raport kelas Xll sekurang-kurangnya 7,0 (skala evaluasi 1-1q 170.00 (skala evaluasi 10-100) / 2,85 (skala evaluasi 1-4) / B (skala evaluasi 1-4 dengan huruf).
  4. Khusus untuk lulusan SLTA sederajat dari wilayah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat didiberikan afirmasi berupa nilai rata-rata yang terdapat dalam ijasah sekurang-kurangnya 6,2 (skala evaluasi 1-10) / 62.00 (skala evaluasi 10-100) / 2,51 (skala evaluasi 1-4) / B- (skala evaluasi 1-4 dengan huruf) dan nilai Bahasa lnggris pada raport kelas Xll sekurang-kurangnya 6,2 (skala evaluasi 1-10) / 62.00 (skala evaluasi 10-100) / 2,51 (skala evaluasi 1-4) / B- (skala evaluasi 1-4 dengan huruf).
  5. Usia pada tanggal 1 April 2018 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun (di buktikan dengan akte Kelahiran/surat keterangan lahir).
  6. Tinggi Badan minimal Pria 165 cm, Wanita minimal 158 cm, berat tubuh seimbang (ideal) menurut hasil pengukuran yang dilaksanakan pada ketika verifikasi dokumen asli.
  7. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak menggunakan kacamata dan/atau softlens, tidak tuli, dan tidak buta warna.
  8. Bagi laki-laki tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota tubuh lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.
  9. Bagi perempuan tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota tubuh lainnya selain indera pendengaran dan tidak bertindik/bekas tindik di indera pendengaran lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan).
  10. Belum pemah berkeluarga dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa dan sanggup tidak berkeluarga selama mengikuti pendidikan.
  11. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan lmigrasi di seluruh Wilayah lndonesia.
  12. Tidak pernah putus studi/ drop out (DO) dari POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN dan POLITEKNIK IMIGRASI dan atau Akademi/Sekolah Kedinasan Pemerintah lainnya;
  13. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah ditetapkan diterima sebagai Calon Taruna/Taruni.
  14. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/ pekerjaan dengan instansi/ perusahaan lain.
  15. Bagi pelamar yang sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM, selain harus memenuhi persyaratan diatas (angkat s.d. 13), juga harus memenuhi syarat :

  • Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat/gol. ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda Tk.l/ (ll/b) dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah);
  • Umur pada tanggal 1 April 2018 setinggitingginya 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir;
  • Tidak dalam proses investigasi atau sedang menjalani eksekusi disiplin tingkat sedang atau berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja
  • PPKP tahun 2016 dan PPKP tahun 2017 minimal bemilai baik dan seluruh komponen / unsur evaluasi PPKP minimal baik serta sudah membuat SKP tahun 2018 pada sistem gosip manajemen kepegawaian (SlMPEG);
  • Hanya mendaftar di 1 (satu) jadwal pendidikan yang sesuai dengan deretan asal PNS {PNS di jajaran Pemasyarakatan spesialuntuk boleh mendaftar di Polimetode llmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan PNS di jajaran lmigrasi spesialuntuk boleh mendaftar di POLTEKTM).


B. KUOTA FORMASI TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN

Kuota Formasi umum untuk Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 600 Taruna/Taruni (Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/226/M.SM.01.00/2018) dan kuata deretan khusus PNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak lebih dari 20 deretan dengan ketentuan sebagai diberikut:
1.Kuota Formasi Sekolah Kedinasan Polimetode llmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) 300 Taruna Taruni terdiri dari:
- Pria        = 225 Taruna
- Wanita   = 75 Taruni


2.Kuota Formasi Sekolah Kedinasan Polimetode lmigrasi (POLTEKIM) 300 Taruna/Taruni
terdiri dari:
- Pria        = 225 Taruna
- Wanita   = 75 Taruni


3.Pelamar dari Pegawai untuk Formasi Sekolah Kedinasan Polimetode llmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Polimetode Imigrasi (POLTEKIM) dengan kriteria Pegawai yang sudah diangkat sebagai PNS Kementerian Hukum dan HAM kuota deretan masing-masing paling banyak berjumlah 10 orang (diluarformasi pada angka 1dan2j.


C. TATA CARA PENDAFTARAN
  1. Pelamar wajib melaksanakan registrasi secara online melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id dimulai tanggal 9 April s.d. 30 April 2018, untuk mendapat username dan password, kemudian mencetak tanda bukti registrasi l, setelah mencetak tanda bukti registrasi I pelamar wajib melaksanakan registrasi ke-2 untuk mengisi biodata dan mengunggah berkas lamaran serta mencetak tanda bukti registrasi ll melalui http://catar.kemenkumham.go.id dimulai tanggal 9 April s.d 30 April 2018
  2. Khusus bagi pelamar yang sudah diangkat sebagai PNS Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan pendaftaran, unggah berkas lamaran dan cetak tanda bukti registrasi ll secara online dimulai tanggal 9 April s.d 30 April 2018 pada portal http://catar.kemenkumham.go.id (tidak melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id)
  3. Pelamar spesialuntuk boleh menentukan 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan, apabila terdapat kesalahan dalam menentukan sekolah kedinasan, maka akan menjadi tangung tanggapan pelamar sendiri, panitia tidak sanggup merubahnya dan apabila menentukan lebih dari 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan maka pelamar tersebut secara otomatis ditetapkan gugur / tidak sanggup mengikuti tahapan seleksi administrasi.
  4. Unggah berkas lamaran dalam bentuk PDF dan JPG terdiri dari:

  • a.Surat lamaran bermaterai Rp. 6000,-. ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM Rl di Jakarta dan ditanhadirani dengan pena bewarna hitam (format surat lamaran sanggup diunduh di http://catar.kemenkumham.go.id (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  • b.Kartu Tanda Penduduk yang sudah elektronik (KTP) atau surat keterangan sudah melaksanakan perekaman kependudukan secara elektronik (asli) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  • c.ljasah (asli), bagi lulusan luar negeri/ mempunyai ijasah berbahasa absurd melampirkan pula surat penyetaraan/ persamaan ijasah dari pejabat yang benruenang. (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  • d.Transkrip Nilai ljasah (asli). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  • e.Nilai Raport kelas Xll (asli). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  • f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres/ Polwiltabes/ Polda masih berlaku (asli). (format file Pdf. min. 500 kb maks. 1 Mb)
  • g.Akta kelahiran / Surat Keterangan Lahir (asli) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukan dari bidan atau puskesmas). (format file Pdf. min.500 Kb. maks. 1 Mb)
  • h.Surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak tuli dari dokter RS. Pemerintah/ RS. TNI/ RS. Polisi Republik Indonesia (asli). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  • i.Surat Keterangan belum pemah berkeluarga yang ditanhadirani oleh Lurah / Kepala Desa sesuai domisili (asli) (bukan surat yang ditanhadirani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW atau orang tua). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  • j.Surat Pernyataan 6 point dari pelamar yang meliputi wacana sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, Sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila mengundurkan diri, Bersedia ditempatkan diseluruh lndonesia setelah menuntaskan pendidikan, Sanggup tidak berkeluarga selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi pemerintah lainl swasta dan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya ditanhadirani dengan pena berwarna hitam, bermaterai Rp. 6000,-. (dapat diunduh http://catar.kemenkumham.go.id). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  • k.Pas photo berlatar belakang warna merah untuk POLTEKIP dan warna biru untuk POLTEKIM. (Format file Jpg. Max. 1Mb)
  • l.Tanda bukti cetak/print registrasi I dari portal https://sscndikdin.bkn.go.id. (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  • m.Khusus bagi pelamar lulusan SLTA Sederajat Tahun 2018, persyaratan pada abjad c, d dan e sanggup digantikan dengan Surat Keterangan Mengikuti Ujian Nasional yang ditanhadirani oleh Kepala Sekolah I pejabat yang berwenang (asli). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  • n.Bagi pelamar yang sudah diangkat sebagai PNS Kemenkumham, selain melampirkan persyaratan pada abjad a hingga abjad k, juga melampirkan:

  • 1.Surat Persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala KantorWilayah). (formatfile Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  • 2.Surat Keterangan tidak dalam proses investigasi atau sedang menjalani eksekusi disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Satuan Kerja. (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  • 3.Unggah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, PPKP tahun 2A16, PPKP tahun 2017 dan SKP tahun 2018 di http // simpeg.kemenkumham.go.id. (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. I Mb)



D. SELEKSI DENGAN SISTEM GUGUR MELALUI TAHAPAN
  1. Seleksi Administrasi (Verifikasi Berkas Unggah, verifikasi berkas orisinil dan pengukuran tinggi badan).
  2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
  3. Seleksi Lanjutan

  • a. Seleksi Kesehatan.
  • b. Seleksi Kesamaptaan.
  • c. Seleksi Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes.
  • d. SeleksiWawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK).


E. LAIN.LAIN
  1. Polimetode llmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) ialah pendidikan sekolah kedinasan Diploma lV di bidang teknis Pemasyarakatan dengan jadwal kuliah selama 4 (empat) tahun setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Analis Pemasyarakatan.
  2. Polimetode lmigrasi (POLTEKIM) ialah pendidikan sekolah kedinasan Diploma lV di bidang teknis Keimigrasian dengan jadwal kuliah selama 4 (empat) tahun setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Analis Keimigrasian.
  3. Bagi pelamar lulusan SLTA Sederajat Tahun 2018, apabila sudah ditetapkan lulus pada tahap seleksi tulis psikotes dan wawancara psikotes, sebelum mengikuti seleksi wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan wajib menandakan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan melampirkan Nilai rata-rata yang tertulis di ijasah serta nilai bahasa inggris dalam raport kelas Xll yang ditanhadirani Kepala Sekolah atau pejabat yang benruenang. Panitia akan menyatakan gugur apabila dokumen-dokumen tersebut tidak sanggup ditunjukan atau nilai tidak memenuhi syarat sebagaimana pengumuman.
  4. Seluruh peserta pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar, kelulusannya didasarkan pada nilai ambang batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
  5. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka Ketua Panitia Seleksi sanggup menggugurkan kelulusan calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan.
  6. Bagi pelamar yang tidak melaksanakan registrasi ulang di http://catar.kemenkumham.go.id dan/atau tidak mengunggah salah satu / seluruh berkas lamaran dan/atau mengunggah dokumen dan/atau memilih/klik/mengisi data yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam pengumuman ini / tidak benar maka pelamar tersebut tidak akan sanggup mengikuti seleksi manajemen / gugur/tidak lulus seleksi administrasi.
  7. Bagi pelamar/peserta yang tidak hadir dan/atau tidak bisa mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan daerah yang diputuskan, maka ditetapkan gugur.
  8. Kesalahan dan/atau lalai dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung tanggapan peserta.
  9. Seluruh proses pelaksanaan seleksi berlokasidi Jakarta.
  10. Kelulusan peserta ialah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut ialah tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dihentikan mempersembahkan sesuatu dalam bentuk apapun yang dihentikan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
  11. Bagi calon TarunalTaruni sekolah kedinasan yang ditetapkan lulus tahapan seleksi akhir(kelulusan akhir) wajib mengikuti pendidikan dan tidak disediakan asrama;
  12. Bagi calon Taruna/Taruni sekolah kedinasan yang ditetapkan lulus tahapan seleksi tamat (kelulusan akhir) kemudian mengundurkan diri dan/atau tidak melapor akan didiberikan hukuman manajemen yakni tidak sanggup mendaftar pada tahun diberikutnya sebagaimana diatur dalarn Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  13. Seluruh biaya yang timbuldari acara Seleksi Taruna/Taruni sekolah kedinasan Poltekip dan Poltekim dibebankan pada DIPA Kennenterian Hukurn dan HAM.
  14. Peserta dalam rnengikuti seleksi tidak dipungut biaya.
  15. Keputusan Panitia Seleksitidak sanggup diganggu gugat
  16. lnformasi lebih lanjut sanggup dilihat dari portal https://sscndikdin.bkn.go.id atau http://catar.kemenkumham.go.id
  17. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksarman seleksi di Nomor 081240606742 (spesialuntuk rnenerima whatsApp dan SMS)
Untuk lebih lengkapnya silahkan download pada link di bawah ini :

0 Komentar untuk "Info Pengumuman Penerimaan Calon Taruna/I Sekolah Kedinasan Poltekip Dan Poltekim"

Back To Top