Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 terkait Petunjuk Teknis Penyaluran Tuntidakboleh Profesi Guru - Selamat hadir di Agus Blog. Blog pendidikan daerah menyebarkan dan belajar.
dikutip dari grup wa mgmp, bahwa Berdasarkan regulasi terbaru yakni Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 terkait Petunjuk Teknis Penyaluran Tuntidakboleh Profesi Guru , diberikut disampaikan beberapa perubahan vital kebijakan dari Kemdikbud atas regulasi sebelumnya. Mohon sanggup dipahami dan dicermati dengan seksama untuk kita laksanakan mulai triwulan 2 TA 2018.
 |
| sumber gambar: JPNN.com |
I. MEKANISME PENERBITAN SKTP
a. Operator Sekolah memperbaharui data guru dengan benar melalui aplikasi Dapodik, terutama data sekolah induk, beban kerja, gol/masa kerja, NUPTk, tanggal lahir dan status kepegawaian.
b. Guru ybs WAJIB memastikan bahwa data yang dikirimkan ke dapodik sudah diinput dengan benar
c. Data yang diisi oleh operator sepenuhnya menjadi tanggung balasan guru ybs.
d. Guru ybs sanggup memantau datanya melalui website ataupun smartphone.
e. Apabila ditemukan data yang tidak sesuai, guru ybs sanggup memperbaikinya melalui dapodik sebelum SKTP terbit.
f. Guru WAJIB memastikan nominal penghasilan pokok terakhir dengan benar.
g. Semua gosip yang tercantum dalam gosip GTK sudah ditetapkan kebenarannya dalam Surat Pertanggungjawabanan Mutlak (SPTJM) yang sudah disetujui Kepala Sekolah pada ketika sinkronisasi dapodik.
h. Dapodik wajib sudah harus diisi bulan januari s/d februari untuk SK semester 1, dan Juli s/d Agustus untuk SK semester 2.
i. Aplikasi daftar hadir GTK (DHGTK) efektif berlaku mulai tahun pemikiran 2018/2019.
II. CUTI GURU
a. Guru yang sakit lebih dari 1 hari hingga dengan 14 hari berhak atas cuti sakit, dan berhak dibayarkan sertifikasinya dengan ketentuan : guru harus mengajukan seruan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mempersembahkan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter sesuai Perka BKN Nomor 24 tahun 2017.
b. Guru yang memakai cuti alasan penting paling usang 1 bulan berhak mendapat cuti alasan penting dan berhak dibayarkan sertifikasinya dengan ketentuan guru harus mengajukan seruan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mempersembahkan cuti sesuai Perka BKN Nomor 24 tahun 2017.
c. Guru yang melakukan ibadah haji, sanggup dibayarkan tuntidakboleh profesinya apabila yang bersangkutan melakukan ibadah haji untuk yang pertama kalinya.
d. APABILA GURU YBS TIDAK MENGAJAR LEBIH DARI 14 HARI KARENA CUTI SAKIT ATAU LEBIH DARI 1 BULAN KARENA CUTI ALASAN PENTING SESUAI DHGTK, MAKA SERTIFIKASINYA TIDAK DAPAT DIBAYARKAN. melaluiataubersamaini demikian, harus diperhatikan, dilarang lebih dan dilarang molor.
Tersebut di atas tidak berlaku untuk ijin biasa di luar cuti sakit dan alasan penting.
III. KEKURANGAN PEMBAYARAN AKIBAT KENAIKAN GAJI BERKALA/ KENAIKAN PANGKAT
Apabila terdapat kenaikan penghasilan terpola dan/atau kenaikan pangkat sehabis terbitnya SKTP Semester 1, maka belum sempurnanya pembayaran akan diakomodir pada SKTP Semester 2 tahun berjalan. Demikian pula sebaliknya.
IV. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU
Tuntidakboleh profesi guru (sertifikasi) tidak dibayarkan jika:
a. Meninggal dunia
b. Mencapai batas pensiun. Guru yang mempunyai jabatan fungsional guru batas usia pensiunnya 60 tahun. Bagi guru yang mempunyai jabatan fungsional pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
c. Mengundurkan diri atas seruan sendiri.
d. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan aturan tetap.
e. Tugas berguru (tidak dibayarkan pada bulan berkenaan)
f. TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS/ TIDAK MENGAJAR/ MENINGGALKAN TUGAS MENGAJAR TANPA ALASAN YANG BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN PALING BANYAK 3 HARI BERTURUT-TURUT ATAU KUMULATIF 5 HARI DALAM SATU BULAN, tidak dibayarkan pada bulan berkenaan. Yang perlu digaris bawahi pada poin ini, tidak masuk lebih dari 3 hari, atau akumulasi 5 hari dalam sebulan, maka sertifikasinya tidak sanggup dibayarkan.
Demikian disampaikan, untuk sanggup dipahami. Terimakasih.
a. Aplikasi DHGTK wajib dipakai mulai tahun pemikiran 2018/2019.
b. Pembayaran suplemen penghasilan non sertifikasi tidak dibayarkan jika:
- Meninggal dunia
- Berusia 60 tahun
- Pensiun dini
- Tugas belajar
- Dinyatakan ....
Demikian gosip terkena "Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 terkait Petunjuk Teknis Penyaluran Tuntidakboleh Profesi Guru". Semoga bermanfaa
Tag :
info
0 Komentar untuk "Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Terkait Petunjuk Teknis Penyaluran Santunan Profesi Guru"